Saksi Ahli Ringankan Terdakwa Kasus Penembakan Mobil Pejabat

Surabaya –Perkara kasus penembakan mobil pejabat pemkot, Surabaya, yang disangkakan terhadap Royce Muljanto anak dari bos “Liek” Motor sebagai terdakwa kembali bergulir di Pengadilan Negeri, Surabaya, pada Senin, (14/05)

Royce kembali duduk di kursi pesakitan ruang Garuda I , guna jalani persidangan yang diketuai oleh Anne Rusiana selaku Majelis Hakim. Tampak, Ali Prakosa selaku Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri, Surabaya, menghadirkan saksi ahli.

Adapun, saksi ahli yang didatangkan adalah Sapta Aprilianto dari fakultas hukum Unair, Surabaya dan Firtian Judiswandarta dari Perbakin Jawa Timur.

Firtian yang mengawali guna memberikan keterangannya, bahwa terdapat perbedaan antara senjata api (senpi) dan air guns. Masih menurutnya, perbedaan itu terletak pada amunisinya. Senpi menggunakan amunisi berisi mesiu sedangkan air gun tidak, ujarnya.

“Kalo senpi itu selongsong pelurunya berisi mesiu dan apabila ditembakan akan mempunyai daya ledak, sedangkan air gun tidak menggunakan mesiu “, kata saksi.

Atlit yang akan berlaga di Asian Games 2018 ini, membeberkan, regulasi kepemilikan air guns sudah ada namun, harus menjadi anggota club menembak. Sedangkan untuk protap nya belum ada. Beda dengan senjata api, untuk memperoleh perijinan harus mendapat rekomendasi dari Perbakin.

“Pemilik senjata api memperoleh ijin lantaran mendapat rekomendasi dari perbakin. Upaya Perbakin mengadakan sertifikasi yang nilainya sekitar 12 juta, meliputi serangkaian ujian keterampilan, kalau lolos perbakin akan di rekomendasikan ke Polda Jatim,” imbuhnya.

Sesi berikutnya, saksi ahli pidana dari Fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya, Sapta Aprilianto, mengatakan, bahwa asas legalitas adalah tindak pidana yang tidak terdapat aturan didalamnya. Sedangkan senjata angin tidak termasuk pada Undang-Undang Darurat pasal 1 ayat (1) tahun 1951.

Dalam kesempatan yang diberikan, saksi ahli mengupas terkait, penyebutan tanpa hak di pasal tersebut. Saat di tanya oleh JPU, apakah bisa tanpa hak juga bisa dikatakan tanpa ijin?, tanya JPU.
Saksi ahli katakan, bisa , ucapnya singkat.

“Tapi pada saat orang tersebut, melakukan penembakan itu,” paparnya.

Masih menurut saksi ahli, Undang-Undang Darurat 1951 haruslah ada pembaharuan karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Undang-Undang di keluarkan karena pada tahun tersebut, adalah masa peralihan dari penjajahan Belanda karena banyaknya masyarakat yang memiliki senjata setelah melucuti persenjataan dari penjajah, sehingga presiden terpaksa mengeluarkan Undang-Undang tersebut, pungkasnya.

Royce melalui Penasehat hukumnya, juga menanyakan, pasal perbuatan tidak menyenangkan yang di dakwakan kliennya. Saksi ahli, mengatakan itu adalah pasal karet, jawabnya.

“Itu pasal karet, karena MA pernah memutuskan saya lupa nomernya bahwa frasa kata tidak menyenangkan di hilangkan, pasal yang di sangkakan haruslah ada subjek hukumnya yaitu, orangnya saat terjadi tindak pidana,” ucap saksi.

Dalam hal ini, apabila pelaku mengalami gangguan kejiwaan setelah di periksa oleh dokter ahli kejiwaan, penasehat hukum terdakwa menanyakan adakah kemungkinan pelaku bisa terlepas dari jerat hukum ?.

“Bila pelaku, saat melakukan dan sesudah melakukan tindak pidana terbukti menderita kelainan jiwa maka terdakwa bisa lolos dari jeratan hukum namun, bila tidak menyesali perbuatannya, maka bisa dijerat bila melakukan perlawanan hukum,” imbuhnya

Perlu diketahui, Royce di sangkakan sebagai pelaku penembakan mobil pejabat pemkot, Surabaya, menggunakan air guns buatan amerika. 11 peluru di berondongkan mengarah badan Mobil hingga, mengakibatkan Royce di dakwa dengan ancaman pasal berlapis.

Di ujung persidangan Penasehat Hukum Royce, berencana menghadirkan saksi ahli seorang dokter kejiwaaan. Sebelum mengakhiri sidang, Majelis Hakim mengamini keinginan Penasehat hukum terdakwa.      (Slamet)

Bagikan berita ini
5 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *