Raih Bonus intensif Grab Dengan Akun Ganda, Berakhir Dipersidangan.

Surabaya – Sidang perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, dilakukan oleh tiga terdakwa yakni, Liem Candra, Liem Andrew Agatha dan Mauriciano Victorious, memasuki sidqng agenda keterangan saksi.

Di persidangan, Nugroho selaku,Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jatim, menghadirkan saksi dari staff Grab, bagian Operasional (Ops).

Dalam kesempatan Kerto Wibowo, staff bagian operasional (ops) membeberkan, di hadapan Timur Pradopo, sebagai Majelis Hakim, bahwa sasaran para terdakwa untuk memperoleh untung dengan cara mengejar trip.

“Melalui aplikasi Fly Gps (Gps palsu) ketiga terdakwa, seolah-olah menjalankan Grab sesuai dengan puluhan akun yang dimiliki para terdakwa,” paparnya.

Akun driver dan akun pelanggan, dijadikan seolah-olah para terdakwa melakukan booking asli untuk mendapatkan insentif atau bonus dari Grab, kata saksi.

Ia menambahkan, dari hasil temuan akun yang dimiliki terdakwa , serta Imei dalam Handphone diketahui registrasi ulang hingga kali ketiga kemudian akun baru tersebut , digunakan untuk booking fiktif dengan maksud mengejar trip untuk mendapatkan bonus intensif dari Grab.

Melalui puluhan akun juga puluhan handphone, yang dimiliki terdakwa diketahui telah melakukan daftar ulang sampai tiga kali, setelah dua akun milik terdakwa itu suspend, imbuhnya.

Usai memberikan keterangan, ketiga terdakwa dihadapan Majelis Hakim membenarkan keterangan saksi.

Sedangkan, Yudi Wibowo selaku, Penasehat Hukum para terdakwa menilai, jika keterangan saksi dan bukti-bukti dari JPU kurang jelas dan meragukan. Adapun, yang dinilai kurang jelas bahwa, penerapan pasal 51 yang diterapkan kepada para terdakwa tidak sesuai.

Pasal 51, pengerusakan, memasuki hak cipta se-seorang dalam Undang-Undang ITE perbuatan itu tidak dilakukan oleh terdakwa, ujarnya.

Lanjut Penasehat Hukum, jika penerapan pasal berlapis ketiga terdakwa yakni pasal 51 ayat (1) Juncto Pasal 35, Undang-Undang RI No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kurang sesuai.

“Itu sebenarnya pemalsuan indentitas kartu tanda penduduk dan SKCK polisi yang dihubungkan dengan pendaftaran Grab, Jadi UU ITE tidak cocok,” ujarnya.

Selain itu, ia menyayangkan kepada pihak Grab yang tidak menunjukkan bukti transfer dari Grab yang masuk ke rekening terdakwa senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

“Grab tidak bisa menunjukkan bukti transfer itu, kalau benar-benar Grab sudah transfer atas nama siapa dan rekeningnya siapa semuanya harus jelas, kalau Grab merasa dirugikan ya harus dibuktikan kerugaianya dimana” ujarnya.   (Slamet)

Bagikan berita ini
12 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *