Paham Radikalisme Akar dari Terorisme Membahayakan Eksistensi NKRI

Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur kembali
menggelar sidang lanjutan gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tentang Pencabutan badan hukum
perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sidang yang dipimpin oleh hakim
ketua Tri Cahya Indra Permana dan dua hakim anggota, Nelvy Christin dan
Rony Erry Saputro ini digelar di ruang sidang utama PTUN, Jalan A Sentra Pri-
mer Baru Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, kamis, (1/3/18)

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) selaku Pihak Tergugat
menghadirkan saksi Ahli Irjen Pol (purn) Drs. Ansyad Mbaai, Mantan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam sidang yang dige-
lar di Ruang Sidang Utama PTUN itu.
Dalam keterangannya Ansyad Mbaai menyatakan bahwa Terorisme be-
rakar dari radikalisme dengan mengatasnamakan agama tetapi dengan
tujuan berpolitik melalui tindakan dan kegiatan yang bertentangan dengan
ajaran agama itu sendiri.

“Ada kesamaan di antara pelaku terror, yaitu mereka menganut paham tak-
firi. Paham Takfiri adalah paham yang mengkafir-kafirkan orang lain”. tegas
Ansyad Paham Takfiri, sambung Ansyad, menjadi dasar dari aksi terror yang terjadi
dewasa ini. Dia juga menyebutkan bahwa Radikalisme dan Terorisme meru-
pakan ancaman yang sangat serius terhadap keberlangsungan peradaban
umat kemanusiaan.

” Tujuan utama Terorisme dan radikalisme adalah berpolitik untuk merebut
kekuasaan dan mendirikan negara dengan sistem khilafah serta mene- gakkan syariah yang sesuai dengan versi mereka.” Tutup Ansyad Sementara itu Kuasa Hukum tergugat I Wayan Sudirta menegaskan bahwa Hizbut Tahrir di luar negeri dan Hizbut Tahrir Indonesia adalah partai politik berideologi Islam, tujuannya merebut kekuasaan dan mendirikan khilafah sebagaimana yang mereka dengungkan selama ini.

“Mereka menyebarkan khilafah melalui kegiatan dakwah, tetapi realitanya
mereka akan melakukan perebutan kekuasaan bahkan sampai dengan
melakukan kudeta.” ucap I Wayan
Pembubaran Hizbut Tahrir, lanjut I Wayan. terjadi di berbagai negara terma-
suk di negara-negara Islam.

‘’ Dengan menegakkan syariah, maka khilafah akan menghilkangkan konsti-
tusi dan eksistensi negara Indonesia, ucap I Wayan Kuasa Hukum Pemerintah Hafzan Taher menambahkan Setidaknya 25 orang
pelaku terror di Indonesia yang sudah mendapatkan Putusan di Pengadilan,
kesemuanya memiliki kesamaan ideologi dengan HTI,yakni menganut pa-
ham khilafah.

‘’ Penangkapan kepada para pelaku teror semuanya berdasarkan bukti-
bukti yang ada. Penangkapan tidak pernah dilakukan jika tanpa ada bukti.’’
Ungkapnya Jangankan HTI, semua yang terlibat teror yang ditangkap tidak pernah
mengaku. Makanya polisi tidak pernah mengejar pengakuan, namun fakta-
fakta. Organisasinya memang berjalan normatif, berdakwah, nonkekekera-
san, tapi di bawah permukaan mereka itu membentuk paramiliter, dan hal
ini bisa diketahui pimpinan formal organisasi mereka, bisa juga tidak,” ujar
Teguh Samudera. Teguh juga menambahkan sebagai ciri organisasi radikal adalah keanggotaannya tidak jelas.

‘’ Sebagai ciri organisasi Radikal adalah Keanggotaannya tidak terdaftar
secara jelas, tidak terdapat kartu tanda anggota atau hal lainnya yang
dapat menandakan bahwa seseorang itu sebagai anggotanya’’. Pungkas
Teguh Sidang akan dilanjutkan kamis,8 Maret 2018 dengan agenda mendengarkan
saksi-saksi dari para pihak dan penambahan bukti surat.(TH)

Bagikan berita ini
123 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *