Ngaku PPAT, Lutfi Afandi Dituntut 1 Tahun Hukuman Badan

Surabaya – Lutfi Afandi, yang mengaku sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna mengelabui beberapa korbannya, di ruang Kartika, Pengadilan Negeri,Surabaya, dituntut satu tahun penjara oleh Darmawati Selaku, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa timur.

Pria ini, dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus penipuan jabatan.

Dalam tuntutan, JPU mengatakan terdakwa Lutfi Afandi terbukti melakukan penipuan dan melanggar Pasal 378 KUHP.

“Karena itu, kami minta kepada majelis hakim untuk menghukum terdakwa Lutfi Afandi selama satu tahun penjara,” kata JPU.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya. Akan mengajukan pledoi/pembelaan yang dibacakan pada persidangan minggu depan.

Sebagaimana dalam berkas perkara No 103/Pid.B/2018/PN SBY tanggal register 16 Januari 2018, Notaris Lutfi Afandi SH M.Kn diduga, melakukan penipuan jabatan terhadap Hj Pudji Lestari.SE , dengan mengaku sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Perlu di cermati, kasus berawal dari terjadinya, pembelian sebidang tanah tambak yang berlokasi di desa Gebang, Kabupaten Sidoarjo, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 64 dengan luas total 34 hektar. Pembelian tanah yang dilakukan HJ.Pudji Lestari terjadi pada Mei 2011,dengan luasnya 24 hektar.

Dalam sertifikatnya, tanah tersebut milik 4 orang, dengan total tanah tambak itu adalah 34 hektar, milik enam orang. Namun, dua orang lainnya tidak menjual tanah tambak sisanya, yakni 10 hektar ke Pudji.

Atas pembelian tersebut Hj Pudji Lestari kemudian ke notaris Lutfi Afandi, di kantornya yang beralamat di Jl Raya Waru, Sidoarjo, untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), Hj Pudji sempat meminjam sertifikat induk ke notaris Lutfi.

Lama ditunggu, ternyata AJB dan APHB itu tak kunjung selesai. Di tahun 2013, Hj Pudji Lestari mengetahui adanya sebuah AJB dan APHB atas tanah tersebut. Ironisnya, akte-akte itu dibuat notaris Sugeng Priadi, bukan notaris Lutfi Afandi.

Dan itu terjadi tahun 2013. Hj Pudji pun berusaha untuk mengecek kebenaran hal itu namun, selalu gagal, hingga, Hj Pudji Lestari mendapatkan informasi jika pada tahun 2011, notaris Lutfi Afandi belum mempunyai ijin Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).

Ia hanya seorang notaris biasa. Kendati sebelumnya Hj Pudji Lestari, SE MM pada tanggal 19 Agustus 2010 lalu pernah membuat Akta Jual Beli dan diberikan tanda terima yang stempelnya adalah Notaris/PPAT oleh terdakwa Lutfi Afandi.

Berdasarkan kecurigaan, Hj Pudji Lestari kemudian, melakukan penelusuran. Alhasil, sertifikat tanah Desa Gebang Sidoarjo No 64 seluas 34 hektar sudah dialihkan notaris Lutfi entah kemana, ujarnya.

AJB dan APHB sebagaimana yang disanggupi dan dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada dan mengakibatkan Hj Pudji Lestari SE MM menderita kerugian sebesar Rp 4,2 milyar.   (Slamet)

Bagikan berita ini
5 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *