Surabaya – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idulfitri 1442 H/Tahun 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (08/04/2021).

“Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi penumpang untuk semua moda transportasi yaitu moda darat, laut, udara dan perkeretaapian, dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Adapun untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.

Ketentuan yang diatur dari pengendalian transportasi yaitu meliputi hal-hal yang dilarang, pengecualian-pengecualian, pengawasan, dan sanksi, serta diatur juga ketentuan mengenai pengendalian transportasi di wilayah aglomerasi.

Pengecualian terhadap aturan ini diberlakukan antara lain untuk . . . . . . penumpang yang memenuhi kriteria khusus seperti perjalanan dinas, bekerja, atau kondisi mendesak seperti melahirkan dan kondisi sakit.

Pengendalian pada transportasi darat, dijelaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, angkutan yang dilarang pada masa pemberlakuan aturan ini yaitu kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan bermotor, serta kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Ketua Organisasi Pengusaha Rentcar Daerah (Asperda ) Jatim menyatakan bahwa Kami keberatan adanya larangan mudik itu asperda jawa timur karena di masa lebaran kami biasa nya banyak orderan/ penyewa mobil untuk mudik kampung halaman.

Kalau itu sudah keputusan pemerintah kami mau bagimana lagi Sebagai warga negara yang baik tentu kami akan menjalankan aturan yg di tetapkan pemerintah. Harapan kami asperda hanya minta pada pemangku jabatan untuk minta kebijakan Relaksasi lagi itu satu satunya solusi bagi anggota asperda.

OJK juga harus menekankan lagi pada pembiayaan2/leasing lebih maximal Selama ini yang menjalankan relaksasi dengan baik hanya pembiayaan2 BUMN.

Leasing- leasing swasta hanya menambah beban dengan bunga menumpuk.(TH)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *