Komisi E DPRD Jawa Timur Dorong Pemerintah Pusat Realisasikan Pembangunan Sekolahan Di Kota Surabaya

Bagikan Berita Ini:

Surabaya – Pembangunan Sekolah Menengah atas ,Sekolah Menengah kejurusan (SMA /SMK ) di Kota Pahlawan, Jawa Timur, masih belum merata sehingga tidak sesuai dengan semangat dari Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi.


Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hartoyo S,h,.m,h. mengatakan pada saat itu saya sudah menghadap ke kementerian pendidikan dalam ini melaporkan kondisi daerah masing masing tidak sama kalau di kabupaten /kota kebanyakan setiap kecamatan ada sekolahan sedangkan kota Surabaya terkumpul di pusat atau komplek seperti SMAN9,SMAN1,SMAN2 dan SMAN5 komplek.

Menurut Hartoyo, dengan sistem Afirmasi, Zonasi, Prestasi ini ada baiknya juga ada kurang baiknya. Pertama bagi siswa-siswa yang pandai, sehingga wali murid menginginkan anaknya nantinya bisa ke Perguruan Tinggi Negeri tentunya itu lulusan dari SMA yang berkualitas.

Orang tahu bahwa lulusan SMA komplek itu mayoritas 80 persen sudah masuk di Universitas Negeri dengan jalur undangan.

Pembangunan sekolah per Kecamatan itu kalau memang tidak bisa direalisasikan kita akan membuat semacam Diskresi atau terobosan, agar nantinya kecamatan yang tidak ada sekolah itu bisa ditiadakan dengan menghapus sistem yang sudah jalan kemarin ini.

Kita buat satu zona Surabaya, seperti yang kemarin tidak ada kendala dengan nilai kemudian tes dan sebagainya,” terang Hartoyo disela-sela acara penyerapan aspirasi masyarakat di Petemon Barat Surabaya, Senin (14-9-2020).

Dirjen di pusat ada lampu hijau saat ditemui, nanti bisa dibuatkan Pergub khusus, karena SMA SMK ini kewenangan Provinsi.

Masalah teknik pelaksanaannya itu bisa di Pergub, tentunya kasik payung hukum, karena kalau disamakan tidak bisa, karena masing-masing daerah di 34 Provinsi itu tidak sama, apalagi daerahnya terpencar,” jelasnya.(TH)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *