Pakar Ubaya Menyatakan Herd Immunity Tidak Bisa Di Berlakukan Di Indonesia

Bagikan Berita Ini:

Surabaya – Dilansir dari Liputan6.com dan dari Merdeka.com pada Selasa (24/3/2020) World Helath Organization (WHO) menyarankan agar para pemimpin dunia mengambil tindakan yang yang tegas dan agresif guna mencegah semakin banyaknya korban terdampat virus corona.

Salah satu cara yang juga dibahas dalam WHO bersama para pemimpin dunia terkait dengan virus corona ini ialah Herd Immunity atau kekebalan kelompok.

Istilah herd immunity atau kekebalan kelompok mungkin terdengar cukup asing bagi banyak orang.

Meski disebut bisa memperlambat penyebaran dari virus corona COVID-19, namun tak sedikit pula yang masih meragukan hal tersebut. Untuk itu, kamu juga perlu mengetahui lebih lanjut mengenai istilah herd immunity dan cara kerjanya.

Herd immunity atau yang dikenal dengan imunitas kelompok didefiniskan oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sebagai situasi di mana populasi dari masyarakat yang memiliki kekebalan terhadap penyakit menular lebih banyak, sehingga tidak terjadi adanya penularan secara luas.

Seseorang yang memiliki kekebalan terhadap penyakit menular pun bisa dimiliki karena vaksinasi ataupun adanya antibodi dari infeksi sebelumnya.

Kekebalan kelompok atau herdy immunity ini juga dianggap mampu melindungi seseorang yang tidak mendapat vaksinasi atau seseorang yang minim akan kekebalan tubuh. Hal ini bisa membuat lebih sedikit orang yang dapat terinfeksi dari penyakit menular.

Adanya herd immunity juga dianggap mampu memberikan perlindungan kepada orang lain yang cukup rentan, mulai dari bayi baru lahir hingga para lansia. Sehingga akan lebih sedikit orang yang bisa terinfeksi, karena penyebaran virus dari orang ke orang cukup sulit.

Ketika sekitar 70 persen populasi telah terinfeksi dan pulih, kemungkinan wabah penyakit menjadi jauh lebih sedikit karena kebanyakan orang resisten terhadap infeksi,” kata Martin Hibberd, seorang profesor penyakit menular di London School of Hygiene & London yang dilansir dari Aljazeera. 

Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum Pakar Hukum Tata Negara Dan HAM saat di hubungi oleh Tim Lensanasional.co.id Lewat WhatsApp mengatakan Keberhasilan Mengatasi Covid-19 sangat ditentukan oleh partisapasi dan kesadaran setiap individu untuk mentaati protokol kesehatan yang diinstruksikan oleh Pemerintah.

Namun untuk menggugah kesadaran individu sangat dipengaruhi oleh bagaimana Negara/Pemerintah dalam menjamin perlindungan kepada WNI tanpa ada diskriminasi atas dasar apapun.

Jadi menurut saya, Kebijakan Herd Immunity adalah bentuk pembiaran dan melanggar konstitusi.

Dalam Pembukaan UUD 1945 ditentukan bahwa kewajiban Negara a.l. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, begitu juga dalam Pasal 28 H Ayat (1) bahwa negara berkewajiban menjamin hak setiap orang mendapat Lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Jadi untuk mengatasi covid harus ada kebijakan nasional disertai dengan upaya sosialisasi dan penegakan yang tegas dan tidak diskriminatif.

Apapun kondisinya Pemerintah wajib melakukan upaya meminimalisir penularan virus corona19.

Pemerintah harus memaksimalkan keberadaan dan peran gugus tugas percepatan penanganan Covid sebagai leading sektor dan membuat regulasi terkait protokol kesehatan berserta sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Apapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah tidak akan berhasil tanpa ada kesadaran dari masyarakat dalam berpartisipasi mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.(TH)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *