Dishub Jawa Timur Gelar Pembinaan Teknis,Pengujian,Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2019

Bagikan Berita Ini:

Surabaya – Dinas Perhubungan Jawa Timur Mengelar Pembinaan Teknis Pengujian ,Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2019 di Hotel santika Gubeng Surabaya,(11/9). Pagi.

Fattah Jasin Kadishub Jawa Timur mengatakan kegiatan hari itu mou Bank Jatim dan Industri terkait Sistem uji kir kendaraan bermotor menggunakan smart card ini juga terobosan inovasi ditekankan untuk memberi layanan yang lebih cepat dan efisien.

Dengan uji berkala itu udah nggak zamannya terima uang jadi langsung dengan pihak perbankan, yang kedua ini dengan Kementerian dicoba untuk membuat namanya Smart Card dimana Data Di Input di Smart Card itu ,udah tidak zaman Buku Kir , selama ini kan buku uji kir itu kalau kita ada operasikan yang diperiksa bukunya lagi-lagi dengan ganti smart card sehingga ketika kartu itu dimasukkan ke alat data kendaraan begitu juga apa spesifikasi administrasinya Kapan diuji abisnya kapan tahun berapa itu sudah langsung keluar dengan smart card itu.

Hari ini coba dibicarakan dengan teman-teman kabupaten-kota intinya bahwa memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat khususnya pengguna jalan yang terkait dengan pengujian kendaraan bermotor butuh Waktu.

Sesuai dengan Pasal 152 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Bahwa setiap kendaraan yang telah melakukan pengujian kendaraan berhak mendapatkan bukti kir.

Yakni berupa kartu uji, tanda uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor. Namun, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2922/AJ.402/DRJD/2017 tanggal 8 Mei 2018 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor; seluruh bukti KIR dirubah menjadi Kartu Pintar.

Dia menegaskan Smart Card akan mencegah pengutan liar (Pungli), sebab pemohon uji kir membayar menggunakan card kepada pihak bank,Kami Pastikan Tidak ada pungli di uji kir,apalagi sudah menggunakan sistem smart card.

Yang sudah ada menggunakan smart card Banyuwangi, Ponorogo dan Sidoarjo itu sudah menggunakan Smart.

Dalam kegiatan Dinas Perhubungan Jawa Timur Mengelar Pembinaan Teknis Pengujian ,Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2019 Ada Salah Satu oknum Sucrity di Hotel Santika Gubeng surabaya menghalang halangi dan Menyampaikan bahwa media di larang meliput dengan dalih panitia Dishub jawa timur tidak berkenan untuk di liput

Saat Di konfirmasikan kepada Kadishub Jawa Timur saat wawancara di loby hotel mengatakan di perbolehkan,kata sapa mas tidak boleh meliput.

Dalam Undang-Undang No 40/ 1999 tentang Pers pada Pasal 4 UU menegaskan: Pertama, Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia.

Kedua, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Ketiga, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Perlindungan hukum untuk wartawan disebutkan dalam Pasal 8 aUU No 40/1999 tentang Pers.

Dalam Pasal 8 disebutkan: Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam UU Pers adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenapa perlindungan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugasnya ‘sedemikan tingginya’? Hal itu karena wartawan saat menjalankan tugas profesinya tidak semata-mata untuk perusahaannya, tetapi juga untuk kepentingan publik yang lebih luas.(TH)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *