Terkait Remisi Pembunuh Wartawan Bali, Kebijakan Jokowi Dianggap Membahayakan Masyarakat

Terkait Remisi Pembunuh Wartawan Bali, Kebijakan Jokowi Dianggap Membahayakan Masyarakat

Lensanasional.co.id – Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar menganggap kebijakan Jokowi dalam hal pemberian remisi pidana penjara untuk I Nyoman Susrama pembunuh AA Gde Bagus Narendra Prabangsa wartawan Jawa Pos Radar Bali makin menambah sederet daftar ketidak jelasan pemerintahan Jokowi dalam bidang hukum.

“Karakter kebijakan Jokowi dibidang hukum tidak jelas dan tidak transparan. Ini sangat membahayakan,” tutur Haris Azhar (27/1/19). Menurutnya, pemberian remisi tersebut jelas sangat menguntungkan penjahat dan membahayakan bagi keluarga korban yang membutuhkan keadian.

Contoh lain kata Haris yakni remisi bagi pelaku pembunuh aktivis HAM Munir Said adalah Pollycarpus Budihari Priyanto yang bebas Agustus lalu.

Hal semacam itu tambah Haris makin membuktikan bahwa kebijakan pemerintah Jokowi terkesan menguntungkan penjahat.

“Sederet kebijakan yang tak berpihak pada rasa keadilan tersebut menunjukkan bahwa Jokowi gagal paham soal hukum. Kegagalan diduga terjadi karena hukum hanya dipakai untuk memenuhi hasrat politik Presiden dan kelompoknya,”pungkas Haris Azhar.

Sebagaimana diberitakan, I Nyoman Susrama pembunuh wartawan AA GBN Prabangsa mendapatkan remisi perubahan hukuman dari penjara seumur hidup menjadi penjara sementara berdasarkan Keppres No. 29/2018 yang diteken Jokowi.

Prabangsa wartawan Bali dihabisi dengan sadis oleh tujuh pembunuh berdarah dingin yakni, I Nyoman Rencana, I Komang Gde Wardana, Komang Gede, Dewa Subawa, Endy dan Jampes. Sementara dalang dan otak dalam kasus itu diketahui adalah I Nyoman Susrama yang akhirnya mendapat remisi dari Jokowi. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *