Mencari Titik Tengah Keberadaan Angkutan Online Pasca Pemberlakuan PM No 108/2017

Surabaya – Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur  Meski mengatur tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, pada dasarnya Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No 108/2017 adalah jalan tengah untuk mengatur kepentingan angkutan umum secara keseluruhan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Timur Dr Ir Wahid Wahyudi MT di Hotel Bumi Surabaya,(19/3)Pagi.

“Artinya, peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penyempurnaan dari PM No. 26/2017 itu adalah jalan tengah untuk mengatur kepentingan angkutan online, angkutan konvensional, dan yang lebih utamamenjamin kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan angkutan dengan kendaraan yang laik jalan dan pengemudi yang memiliki kompetensi,” katanya.

PM 108 yang berlaku mulai 1 November 2017 lalu memberi waktu selama tiga bulan bagi angkutan online khususnya para driver untuk mengurus perizinan. Bahkan PM 108 mengamanatkan bahwa mulai 1 Februari 2018 sudah bisa dilaksanakan penegakan hukum bagi angkutan khususnya sewa khusus/online yang melanggar.

Selain itu, Kemenkominfo sebagai instansi yang berwenang belum mengeluarkan kebijakan terkait sanksi hukum atas “pelanggaran” yang dilakukan oleh aplikator angkutan online yang masih terus menerima pengemudi baru. Padahal, hal ini membuat ketidak seimbangan antara supply and demand (jumlah kendaraan angkutan online dengan jumlah penumpang).

Ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan. Di antaranya kendaraan angkutan online yang mengurus izin sampai tuntas masih relatif kecil. Untuk mendorong pemenuhan perizinan ini, Dinas Perhubungan Jatim bekerja sama dengan pihak kepolisian memberikan uji kir gratis dan subsidi pengurusan SIM A Umum untuk pengemudi (driver) taksi online.

Sebelumnya, Kadis Dishub Jawa timur Dr Ir Wahid Wahyudi MT  mengatakan bahwa pihaknya memberikan waktu kepada taksi online selama tiga bulan sebelum menerapkan sanksi sesuai amanat dari PM 108. Setidaknya, kata dia, kementerian memberikan batasan hingga April mendatang sebelum menerapkan sanksi bagikendaraan taksi online yang belum melengkapi persyaratan.

Adapun beberapa persyaratan untuk bisa mengantongi izin taksi online di antaranya, pengemudi harus memiliki SIM A, kendaraan harus diuji kir, serta harus memiliki badan hukum. Dengan dipenuhinya persyaratan tersebut, maka izin operasi taksi online pun akan didapat.(TH)

Bagikan berita ini
31 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *