Mahasiswa Universitas Kanjurahan Malang Berharap Konflik Internal Ini Cepat Selesai

Surabaya -Konflik Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) tak kunjung henti. Saling klaim sebagai Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP) yang sah, bisa berdampak Menunda Wisuda tahun ini.

Kali ini Sejumlah pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT) PGRI selaku badan penyelenggara Univesitas Kanjuruhan Malang (Unikama) mendatangi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) VII Jatim menanyakan terkait rencana pelaksanaan wisuda pada 5 mei 2018.

“Kedatangan kami untuk menyampaikan informasi dan mengklarifikasi sekaligus ingin meminta jawaban dari kopertis VII Jatim soal rencana pelaksanaan wisuda pada 5 mei 2018,” Ujar Sugiadi Humas PPLPT PGRI Unikama. Rabu, (02/5). siang.

Saat ini ada sekitar 7 ribu mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia, menimba ilmu di Unikama.

Sugiadi mengungkapkan, Sebelum rencana wisuda dilaksanakan pada 5 mei 2018 nanti, ada surat dari Kemenristekdikti No 1262/C.CS/KL tertanggal 21 maret 2018 yang menyebutkan bahwa PPLP-PT PGRI (Unikama) mendapatkan sangsi administratif dengan kategori berat sehingga dihimbau tidak boleh melaksanakan wisuda tersebut dan kalau dilaksanakan bisa cacat hukum.

“Karena mendapatkan sangsi kategori berat maka ada larangan-larangan, salah satunya di Imbau agar tidak melaksanakan wisuda pada 5 mei 2018 sesuai dengan Permenristekdikti No 100 Tahun 2016 Pasal 30 ayat (3) huruf D,” Ungkapnya.

“Akibat dari permasalahan tersebut, pasti berdampak pada rencana pelaksanaan wisuda kasihan juga mahasiswanya,” Pungkasnya.

Ditempat sama, Seketaris Pelaksana Kopertis VII Wilayah Jatim mengatakan, Bahwa dalam rapat pertemuan tadi intinya sama, bahwa ketika disebuah perguruan tinggi terjadi dualisme baik di badan penyelenggara maupun badan pengelola atau yayasan dan perkumpulan karena eksprisip

“Secara otomatis kementerian menurunkan sangsi berupa Permenristekdikti No 100 Tahun 2016 yang disebutkan dalam rapat pertemuan tadi,” Ujar Widyo Winarso ditemui usai rapat pertemuan dan ada 3 sangsi juga secara umum

Selain sangsi Permenristekdikti No 100 Tahun 2016, Widyo menjelaskan, Ada tiga sangsi juga secara umum, seperti dari resisi mahasiswa tidak boleh menerima mahasiswa baru, termasuk tidak boleh melaksanakan wisuda, dan juga dari resisi pendanaan tidak menerima hibah dan juga layanan lainnya.

“Intinya dihentikan sampai 6 bulan, tapi bisa lebih cepat kalau permasalahan (sengketa) perseteruan dari kedua belah pihak (dualisme) ini bisa damai atau islah untuk dilaporkan pada kementerian agar bisa mencabut sangsinya,” Jelasnya.

Selain itu, salah satu mahasiswi juga mengatakan, Sebenarnya kami (Mahasiswa) Kanjuruan Malang tidak mengharapkan apapun, cuma kami mengharapkan agar konflik di dalam kampus segera bisa selesai untuk melaksanakan wisuda sehingga bisa mendapatkan ijasah yang dikeluarkan kampus.

“Kami berharap agar pihak-pihak yang konflik bisa selesai dengan damai dan melaksanakan wisuda pada 5 mei 2018, sehingga kami mendapatkan ijasah yang dikeluarkan kampus dan bisa dipertanggung jawabkan,” Ucap Aida Fatmawati fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang.

Perlu diketahui, Rencana pelaksanaan wisuda mahasiswa Univesitas Kanjuruhan Malang (Unikama) direncanakan pada 5 mei 2018 yang dinilai bertentangan dengan Permenristekdikti No 100 Tahun 2016 Pasal 30 ayat (3) huruf D, sehingga dikeluarkan surat dari Kemenristekdikti No 1262/C.CS/KL tertanggal 21 maret 2018, agar pihak kampus univesitas kanjuruhan malang diimbau tidak boleh melaksanakan wisuda akibat dari perseturuan dualisme yayasan.(TH)

Bagikan berita ini
16 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *