Ini Kata Ketua Divisi Hukum Persaudaraan Alumni 212: Polri Punya Hutang Dua Kasus Sukmawati Soekarnoputri

Jakarta – Terkait gonjang ganjing seputar puisi Sukmawati Soekarnoputri yang membuat heboh kalangan muslim di tanah air, Ketua Divisi Hukum Persaudaraan 212, Damai Hari Lubis, SH,MH, menyampaikan legal opinion yang intinya Polri mempunyai hutang dua perkara/kasus kepada bangsa Indonesia. Dua perkara tersebut membelit Sukmawati Soekarnoputri yang ditengarai hingga kini lambat ditangani.

Kasus perkara tersebut menurut Damai Hari Lubis yakni, Pertama tentang penistaan terhadap agama atau syari’at Islam. Hal itu sejalan dengan banyaknya sejumlah laporan ke pihak kepolisian di beberapa daerah terkait puisi yang dibacakan oleh Sukmawati Soekarnoputri tempo hari.

Puisi itu secara hukum telah memuat unsur hukum sebagai bentuk penistaan agama Islam. Dimana dalam puisi tersebut dikatakan bahwa kidung Jawa lebih indah dari suara adzan serta konde wanita Indonesia lebih indah dari cadar muslimah.

Konsekwensi logis dari hal itu mengakibatkan munculnya laporan ke pihak penyidik Polri dari berbagai komunitas seperti Aliansi Anak Bangsa, Persaudaraan Alumni 212, Acta dan sebagainya.

Puncaknya adalah demo didepan Bareskrim Polri, Jumat (6/3/18). Aksi yang sama juga terjadi serentak dibeberapa wilayah Jateng, Jabar dan Sumut. Intinya, menuntut kepolisian agar secepatnya memproses Sukmawati Soekarnoputri.

Menurut Damai Hari Lubis, perbuatan yang dilakukan salah seorang putri Bung Karno tersebut termasuk delik umum dimana polisi sejatinya telah mengetahui adanya unsur penistaan agama yang seharusnya telah dapat diproses dan ditahan segera.

“Bukan polisi malah sibuk menyarankan agar dimaafkan. Hal itu justru mengesankan polisi seolah memihak pelaku,” ujar Damai.

Padahal, lanjut Damai Hari Lubis, kesan tersebut bertentangan dengan isi UUD 1945 yakni semua orang sama dihadapan hukum dan ketentuan Per Undang Undangan RI (KUHP) sebagai hukum positif (ius konstitum).

Sementara itu, perkara kedua menurut Damai yang masih diabaikan polisi yakni kasus dugaan ijazah palsu Sukmawati Soekarnoputri saat mendaftar sebagai Caleg DPR RI dari PNI Marhaenisme.

Damai Hari Lubis menjelaskan pada kasus kedua tersebut (pemalsuan ijazah), selain dapat dijerat dengan pasal 263 KUHP, juga layak dikenakan pasal pemberatan yang ancaman hukumannya lebih tinggi dari pasal 263 yakni pasal 264 KUHP.

“Mengapa ada pemberatannya? Sebab surat atau dokumen yang dipalsukan dilakukan dengan dolus directus yang ancaman hukumnya 8 tahun sesuai pasal 264 KUHP,” terangnya.

“Jadi demi kepastian hukum (positif law), penegakan hukum yang berkeadilan. Tidak tumpul keatas karena pelaku berkedudukan tinggi atau kerabat orang berkedudukan tinggi, maka penyidik segera menjeratnya sesuai dengan pasal yang dilanggarnya,” tambahnya.

Ketua Divisi Hukum Persaudaraan Alumni 212 ini juga menyarankan kepada pihak penyidik Polri untuk menyelesaikan dan menuntaskan kedua PR kasus tersebut sebab penanganannya tidaklah sesulit kasus kasus rasuah.

Keterangan legal opinion itu disampaikan oleh Damai Hari Lubis,SH,MH, lewat wawancara khusus dengan wartawan LensaNasional.co.id usai acara demo yang dilakukan Persaudaraan 212 di kantor Bareskrim, Jakarta, Jumat kemarin. (ira/hand/git)

Bagikan berita ini
26 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *