Hakim PTUN tidak terpengaruh dengan hadirnya ribuan massa eks HTI

Jakarta – Gelombang massa yang mengaku simpatisan dan anggota eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus berdatangan  memadati plataran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta  Timur Tidak  hanya dari Jakarta,  massa juga berdatangan dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia guna menyaksikan jalannya  sidang pembacaan  Putusan  di PTUN  Jakarta, Jalan A Sentra Primer Baru Timur,  Pulo Gebang, Cakung,Jakarta Timur,  Senin  (07/05).

Keamanan  di sekitar PTUN pun, mulai  ditingkatkan menjelang sidang pembacaan  Putusan gugatan perkumpulan HTI atas  Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menkumham No AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan.
Pihak  keamanan disiagakan dengan personil lengkap guna mengawal jalannya sidang pembacaan putusan gugatan perkara  No.211/G/2017/PTUN.JKT ini.
“Kami sudah  siapkan personil keamanan ekstra guna mengantisipasi kemungkinan terjadi hal-hal yang akan menganggu jalannya persidangan”, ucap keamanan dari  Polres Jakarta Timur.
Sidang lanjutan terkait gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pembubaran  HTI digelar hari ini dengan  agenda sidang   Pembacaan Putusan oleh Majelis  Hakim PTUN yang diketuai Tri Cahya Indra Permana dan dua hakim anggota, Nelvy Christin dan Rony Erry Saputro. serta Panitera Pengganti  Kiswono.
Tampak Kuasa hukum para pihak yang hadir lebih pagi dari hari sidang-sidang sebelumnya, mereka (para kuasa hukum) mengklaim pihak mereka yang akan dikabulkan dalam putusan ini.
“Dari proses persidangan yang panjang, dan dari keterangan ahli, saksi fakta dan bukti bukti yang kami hadirkan dalam persidangan, kami berharap majelis Hakim  akan memutuskan dengan seadil adinya”. kata I Wayan Sudirta  kuasa hukum tergugat (Kemenkumham).
Lebih jauh, Wayan mengatakan bahwa, pihaknya tetap percaya bahwa apapun hasil dari putusan majelis adalah yang terbaik bagi keberadaban bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan keadilan.

“Apapun hasilnya kami yakin majelis sudah mempertimbangkan dan memutuskan dengan sebaik-baiknya berdasarkan bukti – bukti dalam  persidangan yang digelar beberapa bulan ini”, tambahnya.
Sementara itu, Tim Kuasa Hukum pemerintah lainnya Teguh Samudera, berharap Majelis Hakim PTUN dapat menolak gugatan Penggugat (HTI) untuk seluruhnya. Teguh meyakini integritas Hakim PTUN tidak akan terpengaruh oleh hal-hal diluar bukti-bukti persidangan, termasuk tidak akan terpengaruh dengan banyaknya massa eks HTI yang memadati plataran PTUN.
Dia juga menegaskan, bahwa jika Pancasila  digantikan oleh paham (ideologi) lain, maka persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika akan hilang, jika keinginan HTI tercapai untuk mendirikan negara trans-nasional Islam. NKRI tidak ada lagi.

“Ini semua untuk menjaga keutuhan Negara serta menjaga Persatuan dan Kesatuan,  maka  kami berharap agar Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,” ucapnya menegaskan.
Seperti diberitakan Suara.com Kamis, 19 April 2018, mantan Pimpinan HTI Irwan meminta kepada massa HTI untuk menerima apapun keputusan Hakim PTUN yang akan membacakan Putusan gugatan HTI.

Irwan menambahkan, jika Hakim PTUN menolak gugatan maka pihaknya akan mengajukan banding atas putusan tersebut, serta akan tetapmelakukan dakwah seperti biasanya.
“Kalau Hakim menolak gugatan kami, tentu kami  kita akan banding”. tutupnya.(TH)

Bagikan berita ini
12 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *