Ditjen AHU Menjadi Peran Utama Program Easy Doing Business (EoDB)

BOGOR – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bertekad
untuk terus meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan
menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu, permohonan layanan
jasa hukum yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar, serta tindak
lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia
sebagai negara penerima maupun negara pemohon merupakan harapan dan
upaya agar Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum
umum dari tahun ke tahun semakin meningkat.

‘’Terciptanya Kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan
Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia serta kepastian rancangan
Undang – Undang (RUU) terkait Badan Usaha, Kepailitan, Fidusia adalah
program prioritas Ditjen AHU’’ Ungkap Sekjen kemenkumham Bambang Rantam
Sariwanto, saat membuka Rapat kerja evaluasi perencanaan anggaran Ditjen
AHU, di Hotel Rancamaya, Jl. Rancamaya utama, Bogor Jawa barat, Rabu
(7/2/18)
Ditjen AHU, sambung Bambang, adalah unit eselon satu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mempunyai peran penting dalam 

mendukung program Ease of doing business (EoDB) melalui kemudahan
pelayanan jasa hukum diantaranya Sebagai penanggung jawab penerbitan
izin usaha badan hukum, pendaftaran fidusia, kenotariatan dan urusan harta
peninggalan.

Sementara itu Pelaksana tugas Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum (Plt. Dirjen AHU) Cahyo rahadian muzhar menyatakan bahwa,
dengan berpedoman pada evaluasi atas kinerja Ditjen AHU pada tahun 2017
lalu, diharapkan pengalokasian anggaran dapat lebih tepat sasaran sesuai
dengan kebutuhan program yang urgent atau dikenal dengan istilah Money
Follow Program yang sering dikumandangkan oleh Presiden Joko Widodo.

‘’Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kita tidak lagi menilai kinerja
suatu lembaga negara melalui penyerapan anggarannya, tetapi juga harus
berbasis kinerja, sehingga diharapkan semua dapat bersinergi dalam
mendukung program EoDB melalui kemudahan dalam berusaha’’ ungkapnya

Cahyo juga berharap Rapat Kerja Evaluasi Perencanaan Anggaran Ditjen AHU
ini adalah sebagai evaluasi kegiatan – kegiatan baik yang sudah dilaksanakan
pada tahun 2017 maupun yang akan dilaksanakan untuk menjalankan
kegiatan – kegiatan ditahun 2018 yang lebih sinergis.

‘’ Rapat Kerja Evaluasi Perencanaan Anggaran Ditjen AHU ini dilaksanakan
untuk mengetahui Arah Kebijakan Pelayanan Ditjen AHU sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019’’. Tutup cahyo
Rapat kerja yang dilaksanakan selama dua hari dan diikuti oleh seluruh pejabat
Ditjen AHU, diharapkan dapat menambah profesional dan sinergitas dalam
berkinerja ditahun anggaran 2018 agar dapat mendukung program EoDB yang
selalu diharapkan oleh masyarakat.

Salah seorang peserta rapat menungkapkan, dengan adanya rapat kerja ini ia berharap ada ide-ide dan gagasan dari semua unit untuk melakukan sinergitas dalam menjalankan program kegiatan ditahun 2018.

‘’ Kami sangat berharap agar rapat ini dapat dijadikan semangat baru dalam
memberikan pelayanan administrasi hukum umum kepada masyarakat’’.ucapnya.(**)

Bagikan berita ini
273 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *