Direktur jendral  Kementerian Perhubungan Darat  (Dirjen) Kunjungi Satpas Colombo Surabaya

Surabaya – Direktur jendral  Kementerian Perhubungan Darat  (Dirjen)Bambang PRI kunjungi Satpas Colombo Surabaya untuk meninjau pembuatan SIM A Umum, Sabtu (24/3/2018).Siang

Kunjungan Dirjen Perhubungan Darat memantau regulasi pembuatan SIM A Umum untuk driver online itu disambut Kasat lantas polrestabes Surabaya, AKBP Eva Guna Pandia.

Pemerintah sangat konsen terhadap implentasi PM 108, tidak hanya membuat kebijakan tetapi pemerintah perlu melakukan koordinasi di lapangan dan mengeluarkan kebijakan,sampai seberapa jauh implementasi dilapangan.

Bambang PRI juga memantau proses uji simulator pemohon SIM di ruang Uji Simulator Satpas Colombo Surabaya. Sejumlah pemohon SIM memanfaatkan kunjungan Dirjen Perhubungan tersebut untuk bersalaman dan memberikan salam seraya berharap diberikan kemudahan selama pengurusan SIM di Satpas Colombo Surabaya.

Oleh karena ini, hari ini bukti bahwa pemerintah memonitor kebijaksanaan tersebut.pemerintah sangat memberi apresiasi kepada taksi online, kenapa demikian karena taksi online sangat di butuhkan semua orang dan pemerintah sangat berterima kasih dengan keberadaan taksi online.

“Kemudian dengan keberadaan taksi online ini, pemerintah juga memberi kesejateraan kepada driver taksi online dan pemerintah menjamin bahwa driver online bisa aman dan nyaman dan sekaligus pendapatan terjamin.

Maka dari itu didalam PM108, dalam rangka menjamin selain drivernya kita juga menjamin penumpangnya supaya nyaman, kalau terjadi apa apa ada yang menangungnya asuransinya, oleh karena itu terkait dengan itu kami pemerintah dalam hal ini menyarankan sesuai dengan PM108. Mobil yang sudah di kir dan sudah memenuhi persyaratan selain itu juga sudah mempunyai Sim A umum.

“Dengan kemurahan dan kemudahan ini, Polisi dengan Sabar mengajak serta melatih yang benar dan ngemong menjadi satu kolaborasi yang baik dengan Kepolisian,” pungkasnya.

SIM A Umum ini merupakan syarat UU no 9 tahun 2002 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Selain itu juga syarat mutlak sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.(TH)

Bagikan berita ini
31 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *