Diduga Manipulasi Pajak Dengan Faktur Fiktif, Zaenal Fattah Terpojok Oleh Keterangan Saksi

Surabaya – Piawai memanipulasi perhitungan pajak berupa, keluarkan faktur fiktif membuat nasib Zaenal Fattah semakin terpojok oleh keterangan Bambang Soemitro ( dalam berkas terpisah) yang dihadirkan sebagai saksi oleh, Putu Wahyu dan Arif selaku, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri, dan Kejati Jatim, Surabaya.

Bambang Soemitro hadir sebagai saksi guna memberikan keterangan dihadapan Unggul Warso Mukti selaku, Majelis Hakim dalam agenda kesaksian yang digelar pada Senin (16/4) diruang Tirta Pengadilan Negeri Surabaya.

Adapun Keterangan yang disampaikan berupa, bahwa saksi mengatakan, keterangan yang disampaikan dalam BAP dikepolisian sebagian ada yang tidak benar.

Dalam keterangan, saksi mengaku kenal dengan terdakwa saat dirinya, bekerja di CV Sinar Kencana ekspedisi kemudian perusahaan yang dipimpinnya mengalami kolaps (bangkrut) datanglah terdakwa yang menawarkan diri ahli dalam bidang pembukuan juga audit di hotel Olympic Surabaya.

Di awal pertemuan, terdakwa mengaku lulusan akuntansi dan memiliki titel Drs, ujarnya. Beberapa pekan usai perkenalan, saksi mengalami opname di rumah sakit dan terdakwa menjenguk saksi sembari membiayai pengobatan.

Atas biaya pengobatan dari terdakwa, saksi merasa berhutang budi hingga, tidak kuasa menolak ajakan terdakwa guna bekerja sama mendirikan sebuah perseroan CV Puri Mekar Sari dengan notaris yang ada dikawasan Wiyung Surabaya.

Ia menambahkan, dalam CV Puri Mekar Sari, saksi menjabat sebagai direktur perusahaan namun meski sebagai direktur saksi tidak memiliki wewenang apalagi menyuruh karyawan

Awal berdirinya, perusahaan CV Puri Mekar Sari berkantor dan beralamatkan di rumah saksi yaitu, Jalan Dukuh Setro selang beberapa waktu kantor pindah ke alamat jalan Pagesangan kemudian berpindah lagi di jalan Jambangan Surabaya.

Saksi pun membeberkan perusahaan yang berkantor di Jalan Jambangan Surabaya, tidak ada papan nama melainkan yang terpasang adalah papan nama CV Guna Dharma milik Antok yang juga memiliki CV SBI.

“Aktivitas karyawan membuat laporan pajak dan lain-lain sesuai arahan terdakwa”, ujarnya.

Masih menurut saksi, keberadaan terdakwa tidak tercantum dalam struktur perusahaan, namun terdakwa yang mengendalikan semua operasional perusahaan.

Seingat saksi ada beberapa perusahaan yang dibuatkan laporan pajak fiktif yaitu, PT.SBI, Lana Sejahtera dan Mitra Kusuma Jaya.

“Hal-hal lain, yang disampaikan saksi berupa, mencatut nama Widodo yang turut memiliki andil menerima data dari terdakwa kemudian guna dibuatkan penentuan nilai pajak dari faktur fiktif agar pembayaran pajak perusahaan bisa ringan,” jelasnya.

“Dalam keterangan yang dibeberkan, dari kegiatan perusahaan jasa penghitungan pajak dengan faktur fiktif tersebut, saksi tidak menerima keuntungan,”paparnya.

Usai saksi memberikan keterangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa guna menanggapi.

Dalam tanggapan terdakwa menyangkal keras keterangan saksi.

“Keterangan saksi semua tidak benar yang Mulia”, jelasnya sembari ngotot meski kondisi terdakwa dalam keadaan stroke ringan.

“Meski keterangan saksi disangkal oleh terdakwa namun saksi tetap pada keterangannya,” ujarnya kepada Majelis Hakim.

Sesi selanjutnya, JPU membacakan keterangan saksi Dody Catur Raharjo selaku karyawan bank BCA yang menyatakan bahwa nomor rekening atas nama Bambang Soemitro pernah mengirim sejumlah uang ke nomor rekening terdakwa.

Keterangan lain, saksi Teguh Santoso yang juga dibacakan keterangannya oleh JPU, yang berisi membenarkan bahwa Bambang Soemitro pernah mengurus perseroan yaitu CV MKJ ( Mitra Kusuma Jaya) karena saksi selaku notaris.

Lagi-lagi keterangan saksi yang berhalangan hadir namun kesaksian dibawah sumpah yang dibacakan JPU di sangkal juga oleh terdakwa.

Alasan terdakwa menyangkal keterangan saksi yang dibacakan berupa terdakwa merasa tidak pernah menerima uang transfer dari Bambang Soemitro.

Atas perbuatan kedua terdakwa dengan membuat faktur Fiktif ( bodong) terhadap 6 perseroan, maka negara mengalami kerugian sebesar Rp.6 milyar sedangkan dari PT. Mitra Kusuma Jaya, membuat negara merugi sekitar Rp.4 milyar.  (slamet)

Bagikan berita ini
13 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *