Pemkot Kota Surabaya wacana Berlakukan Denda Merokok Sembarangan Di Surabaya

Surabaya – Komisi D sebagai Pansus Raperda KTR bersama Dinas Kesehatan dan juga Satpol PP Kota Surabaya membahas raperda tersebut untuk dilakukan revisi.

Dalam pembahasan tersebut, masih terjadi pro-kontra anggota Pansus, Khususnya karena berbagai faktor yang mengancam pada gagalnya rencana penerapan revisi Perda KTR di wilayah Surabaya.

Ketua Pansus Raperda KTR, Junaedi, menyampaikan penerapan Raperda KTR selama ini, belum berjalan efektif. Saat ini masih banyak perokok yang tak mematuhi aturan ini. Padahal juga sudah banyak peringatan untuk tidak boleh merokok.

Bahkan dari pantauan, ruang rokok yang telah disediakan di kawasan bebas asap rokok dan instansi perkantoran serta fasilitas umum, para perokok tak pernah memanfaatkannya.

Kita tahu ruang yang ada sebagai tempat merokok tidak difungsikan. Dan di lokasi lain meski sudah ada papan pengumuman dilarang merokok. Tapi tetap saja dilanggar,” ucap Junaedi.

Untuk menertibkannya, lanjut Junaedi, tim Pansus berencana menerapkan sanksi denda dan membentuk tim pemantau guna mengawasi para perokok yang melanggar aturan.

Denda tersebut sudah sempat dibahas di rapat tersebut. Dengan harapan denda ini bisa menjadi alat untuk membuat masyarakat taat aturan.

Dendanya tadi diusulkan oleh Pemkot sebesar Rp 250 ribu. Tapi itu masih akan dibahas lebih detail, apa latar belakangnya,” ucapnya Junaedi.

Soal penyediaan ruang rokok di tempat-tempat umum dan perkantoran, hal itu tidak menjadi pokok pembahasan. Pansus hanya memfokuskan soal bagaimana teknis penertibannya.

“Ini masih dilakukan pembahasan dengan SKPD terkait, dan untuk saat ini tidak ada pembahasan soal lokasi untuk merokok, ini masih kita dalami,” katanya.(TH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *