Batal Naik Haji, Korban Tuntut Direktur PT. Global Access Divonis Berat

Surabaya – Beberapa warga korban batal naik haji, diduga gegara dana haji ditilep oleh sang direktur beserta anaknya, memicu para warga korban meluruk Pengadilan Negeri Surabaya, guna menyampaikan aspirasi di depan pagar Pengadilan Negeri Surabaya sebelum persidangan digelar di ruang Garuda II, pada Rabu (30/5).

Adapun, beberapa tuntutan yang di sampaikan yaitu, jatuhkan vonis berat terhadap Yunus Yaman sebagai direktur PT.Global Accses serta jerat Nadya Faehani selaku direktur keuangan, karena diduga keterlibatan Nadya Faehani terkait pencucian uang.

Tuntutan lainnya yaitu, jangan biarkan dalang berkedok jasa haji bebas berkeliaran serta Majelis Hakim dilarang masuk angin.

Dalam orasi yang disampaikan oleh H.Wawan, mengatakan, para korban sudah melakukan kewajiban berupa membayar dengan cara mengangsur di ujung pelunasan para korban tidak di berangkatkan dengan beberapa alasan, ucap Wawan.

Ia menambahkan, uang dana haji milyaran rupiah yang di tilep oleh direktur berdampak buruk bagi para jamaah yang ada di Indonesia.

“Upaya kami kepada Majelis Hakim di persidangan agar mampu menjatuhkan amar putusan yang setimpal bagi direktur PT.Global Accses sebagai pemeran utama”.ucapnya

Masih menurutnya, saat ini, korban calon jamaah haji menjadi trauma bahkan, salah satu dari beberapa calon jamaah haji yang ada di Bojonegoro, sempat kena stroke begitu mendengar gagal haji lalu meninggal dunia, ujarnya.

Menurut pantauan di lapangan, giat orasi sempat membuat Ketua Pengadilan Negeri, Surabaya, melalui perwakilannya guna menemui dan membicarakan apakah aksi tersebut, akan menganggu jalannya persidangan.

Korlap aksi yaitu, H.Wawan kepada perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, menyampaikan kami melakukan aksi damai serta dalam orasi di depan pagar Pengadilan Negeri Surabaya kami tetap menjaga suasana tetap kondusif,” ucapnya singkat.

Perlu diketahui, sidang sebelumnya dalam dakwaan jaksa dijelaskan, Perkara Nomor 335/ Pid.B/2018/PN.Sby berawal saat Yunus Yamani selaku Dirut PT Global Acces sepakat melakukan kerjasama dengan Dicky Mastur Ahmad dan Harika Oscar Perdana (berkas terpisah) di bidang pemberangkatan haji plus.

Dari kerjasama itulah, akhirnya Yunus selaku Dirut PT Global Access menggelar program pemberangkatan haji plus pada 2012. Padahal pada 2012, PT Global Access belum memgantongi izin pemberangkatan haji.

Meskipun tak mengantongi izin, Yunus tetap nekat menggelar program pemberangkatan haji plus. Parahnya lagi, untuk menarik masyarakat, Yunus bersama Dicky dan Harika membuat program promosi pemberangkatan haji plus ‘Bayar 1 Gratis 1’, Dengan membayar biaya sekitar USD 9.000, maka peserta akan mendapatkan keberangkatan untuk 2 orang dengan jadwal keberangkatan pada tahun 2016.

Dari situlah, dengan menggunakan nama PT Global Access akhirnya Dicky dan Harika kemudian menggelar seminar di Hotel Meritus (berganti Pullman) pada September 2012. Untuk memuluskan programnya, Dicky dan Harika mengajak kerjasama dengan Cahyono Kartika, Direktur PT Al Madinah (pelapor).

Di seminar tersebut, Dicky dan Harika memakai tipu muslihat saat presentasi program Bayar 1 Gratis 1 di hadapan masyarakat adalah bentuk trik untuk menarik minat masyarakat.

Karena banyak masyarakat Surabaya, yang tertarik untuk mendaftar, maka Dicky dan Harika menugaskan PT Al Madinah untuk mengkoordinir pembayaran peserta program tersebut.

Dana pendaftaran program dengan total sebesar USD 717 ribu atau Rp 8,8 miliar kemudian ditransfer PT Al Madinah ke rekening PT Global Access.

Namun kenyataannya, calon jamaah haji yang tidak bisa berangkat sebanyak 70 orang karena karena tidak mendapatkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Hal itu dikarenakan uangnya tidak disetor oleh PT Global Access untuk mendapatkan jatah kursi.

Karena hal itulah, Cahyono selaku Direktur PT Al Madinah otomatis mendapat komplain dari para calon jamaah haji yang tidak bisa berangkat.

PT Al Madinah pun, akhirnya merugi sebesar Rp 5 miliar, atas perbuatannya, Yunus Yamani didakwa Melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.  (slamet)

Bagikan berita ini
5 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *