Adakah Peran Kepala Cabang Dibalik Kejahatan Perbankan CTBC ,Yang Kini Bergulir Di Persidangan

Surabaya – Kejahatan perbankan yang menimbulkan kerugian bagi Bank CTBT kini, menyeret 3 karyawan diantaranya, Rudy Desmond Tampi, Ade Diyan Sanura dan Budi memasuki persidangan dengan agenda pembelaan.

Diruang Tirta I,Pengadilan Negeri,Surabaya, pada Kamis (19/8/2018), Penasehat Hukum para terdakwa membacakan pembelaan ( pledoi). Adapun, yang di sampaikan Penasehat Hukum terdakwa di muka persidangan, berupa, tidak sependapat dengan tuntutan Yusuf Akbar selaku, Jaksa penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Perak, Surabaya.

Dasar dari tidak sependapat ialah, fakta dalam persidangan sebelumnya, melalui, Condro selaku saksi , mengatakan, produk yang ditawarkan bank CTBC adalah produk kredit berdasarkan kerjasama antara perusahaan yang mengajukan kredit dengan pihak bank CTBC ( salary loan).

“Adanya MOU perusahaan dengan bank CTBC dan yang bertanda tangan dalam perjanjian tersebut, adalah AO dan Kepala Cabang bank CTBC serta HRD perusahaan”.

Hal lain, yang mendasari tidak sependapat dengan tuntutan JPU yaitu, keterangan, Fransisca selaku Kacab bank CTBC dalam persidangan sebelumnya, selaku, saksi mengatakan, ketidaktahuan seorang Kacab terkait, yang dilakukan Ade dan Budi yang memalsukan data serta pengakuan saksi yang mengetahui pemalsuan aplikasi pengajuan kredit adalah pernyataan kontradiksi. Selain itu, bila kesemua AO tidak masuk kerja yang berhak menandatangani adalah saksi (selaku Kacab bank CTBC).

Hal lain, yang disampaikan saksi dalam persidangan, fungsi Kacab adalah mengevaluasi dan monitoring seluruh tugas sehari-hari di kantor. Ia menambahkan, bahwa saksi tidak melakukan cek aplikasi pengajuan kredit karena bukan tugas Kacab, kata saksi.

“Analisa kredit kantor pusat di Jakarta lah, yang berhak menentukan pengajuan kredit bisa cair atau tidak ,” imbuhnya.

Usai saksi memberikan keterangan, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada terdakwa guna menanggapi.
Terdakwa dalam tanggapan mengatakan, ada yang benar dan ada yang tidak, ujarnya.

Adapun ketidak benarkan yang disampaikan saksi, oleh terdakwa disangkal berupa, terkait pengajuan aplikasi kredit pinjaman gaji pokok (salary loan), bahwa saksi tidak memeriksa adalah tidak benar.

“Dalam MOU yang dibuat pihak perusahaan melibatkan terdakwa dan saksi ( Kacab )”, paparnya.

Dalam hal ini, Ade Diyan selain sebagai terdakwa juga dihadirkan sebagai saksi mengatakan, kredit pinjaman gaji pokok (salary Loan) adalah produk bank CTBC yang bekerjasama dengan perusahaan.

Bentuk ikatan kerjasama adalah MOU bila tidak ada MOU pengajuan kredit tidak bisa cair, ucapnya.
Pengakuan saksi, bahwa dirinya dan Budi yang bertugas melakukan manipulasi data juga pernyataan Rudi Desmond Tampi tidak turut dalam praktek kotor ini, ujarnya.

“Pihak analisis Jakarta lah, yang menyetujui guna pencairan kredit pinjaman gaji pokok ( salary loan)”.
Diujung keterangan saksi mengatakan, bahwa ia tidak mengetahui pemalsuan yang dilakukan Rudi Desmond Tampi.

Dikesempatan yang sama, Majelis Hakim memberi kesempatan terdakwa guna menanggapi keterangan saksi.
Dalam tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang juga sebagai terdakwa.

Terdakwa lainnya, Budi yang dihadirkan sebagai saksi, dalam keterangannya, dipersidangan, menuding bahwa Ade yang membuat data palsu berupa aplikasi, slip gaji dan kartu penduduk (KTP).

“Saksi tidak mengetahui apa yang dipalsukan namun,saksi juga membeberkan, pemalsuan dilakukan atas dasar suruhan, terdakwa (Rudi Desmond Tampi) ,ucapnya.

“MOU yang terjalin antara Bank CTBC dengan perusahaan tidak diketahui oleh saksi”.
Dalam kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, terdakwa mengelak tuduhan yang dialamatkan kepada terdakwa.

Isi keterangan saksi yang disangkal berupa, keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar.Terdakwa tidak ikut secara langsung melakukan pemalsuan data seperti karpet,slip gaji maupun rekening bank.

Saling menuding dan mengelak apa yang dituduhkan dalam persidangan bagi kedua terdakwa (Budi dan Rudi Desmond Tampi) adalah bentuk pribadi para terdakwa guna menghindari jeratan dan ancaman pidana serta lebih menarik lagi saat, saksi ahli dihadirkan di persidangan.

Yohana Anggita Novelina Simorangkir, dalam persidangan berpendapat, bahwa pengajuan kredit pinjaman gaji pokok (salary loan) sesuai SOP ( standar operasional) yaitu, asisten office (AO) menandatangani MOU dengan perusahaan yang mengajukan kredit lalu, salesman office (SO) mengambil dokumen kredit, melakukan survey dan menginterview guna memastikan keaslian dokumen oleh AO data di input guna dimasukan dalam system’ serta melakukan interview ulang melalui via telepon dan analisis kredit meminta persetujuan kepala cabang ( Kacab) untuk selanjutnya, Kacab menginterview ulang guna uji kelayakan untuk diajukan ke pusat (CTBC Jakarta).

“Bila Kacab tidak menyetujui maka aplikasi tidak diajukan ke pusat sembari memberitahukan kepada nasabah”. tambahnya

Dalam perkara pengajuan pinjaman gaji pokok ( salary Loan) hingga, disetujui analisis kredit dengan melakukan perhitungan kredit guna mendapat rekomendasi dari petugas pemutus kredit bahwa kredit pinjaman gaji pokok (salary loan) memenuhi standar 5 C yaitu, caracter, capacity,kapital,colateral dan condition), maka persetujuan petugas pemutus kredit melanjutkan akad kredit ( ikatan perjanjian) yang dihadiri oleh nasabah, AO, Kacab dan diujung proses pencairan kredit, paparnya.

Dikesempatan yang diberikan Majelis Hakim, terdakwa membenarkan keterangan saksi ahli.

Saksi ahli lain yang turut dihadirkan adalah DR.Dra.Liosten R.R Ully Tampubolon M.M, mengatakan, bahwa proses awal pengajuan kredit adalah AO mengadakan MOU dengan perusahaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak diantaranya, AO, Kacab pihak bank CTBC sedangkan, pihak perusahaan dihadiri HRD dan PPIC, kata saksi.

Keterangan saksi ahli hampir sama dengan yang disampaikan oleh saksi ahli yang pertama namun di akhir kesempatan, ia menambahkan, lemahnya pengawasan proses pengajuan kredit salary loan di bank CTBC memicu bagi siapapun guna memanfaatkan kesempatan tersebut. Atas keterangan saksi ahli, terdakwa pun, membenarkan.

Di ujung penyampaian pembelaan ( pledoi) , terdakwa yang diwakili Posbakumadin selaku, penasehat hukumnya, berpendapat yang harus bertanggung jawab adalah kepala cabang Bank CTBC bukan kliennya, yaitu, Rudi Desmond Tampi, ujarnya.

Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada KPU guna menanggapi pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa maka pihak JPU tetap pada tuntutan dengan menjerat terdakwa dengan ancaman pidana 7 tahun dan denda sebesar Rp.10 milyard,sesuai pasal 49 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) tentang perbankan.

Akankah JPU mampu menjerat dalang yang memanfaatkan lemahnya pengawasan bank CTBC ?   (slamet)

Bagikan berita ini
20 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *